Prabowo berencana hemat anggaran Rp750 triliun

Strategi efisiensi anggaran Prabowo hingga Rp750 triliun.

Presiden Prabowo Subianto (tengah), didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan (kanan), mengumumkan peraturan pemerintah tentang devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 Februari 2025. Photo by Hafidz Mubarak/Antara

Oleh Alana Salsabila dan Clarisa Sendy

Presiden Prabowo Subianto berencana menghemat anggaran hingga Rp750 triliun, jauh melebihi target dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang hanya sebesar Rp306,69 triliun. Dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra pada Sabtu, 15 Februari 2025, Prabowo menyampaikan bahwa efisiensi tersebut akan dilakukan dalam tiga tahap utama.

Langkah pertama adalah penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dengan target penghematan Rp300 triliun. Anggaran ini diambil dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), yang merupakan pos anggaran di luar kementerian dan lembaga. BA BUN sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 127/PMK.02/2020 terkait pengelolaan belanja lainnya.

Tahap kedua mencakup penghematan hingga Rp308 triliun yang berasal dari penyisiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga tingkat satuan kerja. Meski demikian, Rp58 triliun dari jumlah tersebut akan dikembalikan ke 17 kementerian dan lembaga tertentu.

Sementara itu, tahap ketiga mengandalkan dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditargetkan mencapai Rp300 triliun. Namun, Rp100 triliun dari dana tersebut akan dialokasikan kembali sebagai modal kerja bagi perusahaan-perusahaan pelat merah.

"Dengan langkah-langkah ini, kita memiliki potensi penghematan Rp750 triliun atau setara dengan 44 miliar dolar AS," ujar Prabowo dalam acara tersebut.

Tantangan dalam realisasi penghematan anggaran

Meski rencana efisiensi anggaran ini terdengar ambisius, sejumlah ekonom meragukan realisasinya. Pengamat ekonomi Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa target tersebut terlalu agresif dan kemungkinan besar sulit terwujud.

"Asumsi yang digunakan dalam perhitungan ini masih kurang solid. Anggaran negara memiliki struktur yang kompleks, sehingga pemangkasan dalam jumlah besar bisa berisiko," ujar Wijayanto kepada Katadata.co.id pada Selasa, 18 Februari 2025.

Ia juga mengingatkan bahwa dana hasil efisiensi ini bersumber dari APBN yang mengalami defisit cukup besar. Dengan demikian, jika tidak dialokasikan secara hati-hati, penghematan tersebut justru bisa memperburuk kondisi fiskal negara.

"Efisiensi ini pada dasarnya berasal dari utang, sehingga penggunaannya harus benar-benar diperhitungkan. Jika salah kelola, bisa berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi," tambahnya.

Menurut Wijayanto, jika efisiensi dan realokasi anggaran tidak dilakukan secara tepat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 bisa lebih rendah dari tahun sebelumnya, bahkan berpotensi turun di bawah 5 persen.

Pemangkasan anggaran harus selektif

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran harus dilakukan secara selektif agar tidak mengganggu sektor layanan publik yang vital, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

"Yang paling penting adalah memastikan bahwa alokasi yang dipangkas tidak menyentuh sektor yang langsung berdampak pada masyarakat luas," ujar Media.

Selain itu, pemangkasan anggaran harus memiliki tujuan yang jelas, apakah untuk meningkatkan efisiensi atau mengalihkan dana ke sektor yang lebih produktif. Jika Prabowo berencana mengalokasikan hasil efisiensi ini untuk program makan bergizi gratis (MBG), efektivitas kebijakan tersebut harus dipertimbangkan secara matang.

"Efisiensi anggaran yang tidak terarah bisa berisiko menguntungkan kelompok tertentu tanpa memberikan manfaat luas bagi masyarakat," tambahnya.

Opsi perluasan program makan bergizi gratis

Di sisi lain, Kementerian Keuangan tengah mempertimbangkan perluasan program makan siang gratis (MBG) dalam rapat kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Selasa, 18 Februari 2025.

Dalam rapat tersebut, Kemenkeu menyebut bahwa dengan tambahan anggaran Rp100 triliun—menjadikan total anggaran MBG Rp171 triliun—program ini dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian.

"Simulasi yang kami lakukan menunjukkan bahwa dengan tambahan Rp100 triliun, kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) bisa mencapai 0,7 persen. Selain itu, tenaga kerja yang terlibat dalam program ini dapat meningkat hingga 185 ribu orang, serta pengurangan angka kemiskinan sebesar 0,19 persen," ujar perwakilan Kemenkeu dalam rapat tersebut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga telah mengungkapkan bahwa peningkatan anggaran MBG harus memiliki efek pengganda yang signifikan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

"Apabila program makan bergizi gratis ini ditambah Rp100 triliun menjadi Rp171 triliun, saya berharap dampaknya bisa besar terhadap UMKM," ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 pada Kamis, 30 Januari 2025.

Penghematan anggaran Rp750 triliun yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto merupakan langkah ambisius yang bertujuan meningkatkan efisiensi fiskal negara. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk risiko terhadap pertumbuhan ekonomi dan efektivitas alokasi dana.

Para ekonom menekankan pentingnya strategi yang matang dalam realokasi anggaran, terutama untuk memastikan bahwa penghematan tidak berdampak negatif pada sektor layanan publik. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap alokasi tambahan, seperti untuk program makan bergizi gratis, memiliki dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.